info@ahlilingkungan.com
022- 2016640

Semua kegiatan usaha di Indonesia yang berdampak lingkungan, memerlukan lisensi lingkungan. Proses persetujuan untuk lisensi tersebut melibatkan tiga tahap.

  1. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
  2. Evaluasi AMDAL atau UKL-UPL dan memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL; dan
  3. Aplikasi untuk Lisensi Lingkungan.

Permohonan Izin Lingkungan akan diserahkan ke tingkat pemerintahan yang relevan; baik Menteri Lingkungan Hidup nasional, Gubernur Provinsi yang bersangkutan atau Bupati / Walikota dari kabupaten / kota yang bersangkutan.

AMDAL (Laporan Analisis Dampak Lingkungan)
Undang-Undang Lingkungan Hidup Indonesia menetapkan bahwa AMDAL diperlukan untuk bisnis dan / atau kegiatan tersebut, di antaranya:

  1. mengubah bentuk dan kontur lingkungan;
  2. mengeksploitasi sumber daya alam (terbarukan atau tidak terbarukan);
  3. dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan dan / atau degradasi sumber daya alam;
  4. menghasilkan dampak lingkungan, sosial dan budaya alami dan buatan;
  5. berdampak pada keberlanjutan kawasan konservasi sumber daya alam dan / atau perlindungan warisan budaya;
  6. memperkenalkan spesies baru tumbuhan, hewan dan mikro-organisme;
  7. memproduksi dan menggunakan bahan baku alami atau non-alami;
  8. adalah kegiatan berisiko tinggi dan / atau berdampak pada pertahanan Negara; dan / atau
  9. menerapkan teknologi baru yang diprediksi memiliki dampak besar terhadap lingkungan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup juga menetapkan usaha dan / atau kegiatan tertentu yang membutuhkan AMDAL.

Bisnis dan / atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan tetapi yang tidak teridentifikasi membutuhkan AMDAL berdasarkan Undang-undang Lingkungan (termasuk dalam Keputusan Lingkungan) harus menyiapkan UKL-KPL.

Dokumen AMDAL terdiri dari:

  1. Kerangka acuan;
  2. Pernyataan Dampak Lingkungan (ANDAL); dan
  3. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).

Dokumen harus disiapkan oleh konsultan AMDAL yang bersertifikat.
Sebagai bagian dari dokumen AMDAL, rencana kegiatan harus disiapkan dan diumumkan secara terbuka. Masyarakat harus diberikan 10 hari kerja untuk memberikan umpan balik tentang rencana kegiatan.

AMDAL akan dievaluasi oleh Komisi Evaluasi AMDAL (Komisi Penilai AMDAL) yang dibentuk pada tingkat pemerintahan yang relevan, yang akan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah tersebut.

Secara teoritis, evaluasi Komisi akan memakan waktu 20 hari kerja (termasuk 10 hari kerja untuk umpan balik publik), namun dalam praktiknya mungkin perlu waktu lebih lama.

UKL-UPL

UKL-UPL diperlukan untuk kegiatan bisnis tertentu yang memiliki dampak yang lebih rendah, atau tidak signifikan, terhadap lingkungan, tetapi masih memerlukan persetujuan lingkungan.

UKL-UPL memiliki bentuk yang ditentukan, yang meliputi:

  1. rencana kegiatan;
  2. dampak lingkungan; dan
  3. program manajemen dan pemantauan lingkungan.

UKL-UPL diajukan ke tingkat pemerintahan yang relevan dan, sesuai dengan peraturan lingkungan, keputusan untuk merekomendasikan atau menolak UKL-UPL harus hanya memakan waktu 14 hari kerja. Sekali lagi, dalam prakteknya prosesnya bisa lebih lama.

Beberapa bisnis atau kegiatan (atau keduanya) tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL, tetapi ini harus menyerahkan Pernyataan Kemampuan untuk Mengelola dan Memantau Lingkungan (SPPL) ke tingkat pemerintahan yang relevan. Tidak ada kerangka waktu yang ditentukan untuk menyetujui aplikasi SPPL.

LISENSI LINGKUNGAN

Setelah AMDAL atau UKL-UPL disetujui, permohonan harus diajukan untuk Lisensi Lingkungan, yang mengharuskan:

  1. persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL;
  2. Akta Pendirian Perusahaan; dan
  3. profil perusahaan atau kegiatan.

Setelah pengajuan dokumen lengkap, pemerintah yang relevan diharuskan mengumumkan aplikasi untuk umpan balik publik 10 hari kerja untuk pelamar AMDAL dan 3 hari kerja untuk pelamar UKL-UPL.

KEWAJIBAN KOMPLIANCE

Pemegang Lisensi Lingkungan harus:

  1. mematuhi persyaratan dan ketentuan lisensi;
  2. melaporkan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan setiap 6 bulan; dan
  3. menyediakan dana jaminan untuk setiap restorasi lingkungan yang potensial.

Pelanggaran Izin Lingkungan dapat mengakibatkan sanksi termasuk peringatan tertulis, penangguhan atau pencabutan izin usaha, dan penghentian paksa semua kegiatan dan pemulihan lingkungan.

Pelanggaran juga dapat merupakan tindakan pencemaran lingkungan yang merupakan pelanggaran Hukum Lingkungan itu sendiri, sehingga menimbulkan hukuman perdata dan pidana.

Yang penting, persetujuan AMDAL atau proses rekomendasi UKL-UPL melibatkan dialog antara pemrakarsa dan tingkat pemerintahan yang relevan, yang seharusnya menghasilkan syarat dan ketentuan yang dapat diterima bersama. Jika kepatuhan dengan syarat dan ketentuan tersebut terbukti sulit, atau keadaan sebaliknya berubah, pemrakarsa dapat meminta amandemen AMDAL.

Didirikan sejak 1987, PT Aspros Binareka memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman sebagai Konsultan Lingkungan yang menangani ratusan masalah lingkungan secara profesional.

Layanan Spesialisasi dari Konsultan Lingkungan PT. Aspros Binareka adalah:

Persiapan dokumen lingkungan:

  • AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)
  • UKL-UPL (Upaya Manajemen Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
  • DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan)
  • DPLH (Dokumen Pemantauan Lingkungan)

Dengan bidang kegiatan berikut:

  • kegiatan lintas sektoral
  • kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan militer
  • Kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
  • Kegiatan untuk budidaya udang dan ikan
  • Sektor Kehutanan
  • Transportasi
  • Teknologi Satelit
  • Sektor Industri
  • Bidang Pekerjaan Umum
  • Perumahan dan Area Permukiman
  • Energi dan Sumber Daya Mineral
  • Pariwisata
  • Bidang Nuklir
  • Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)
Categories: Blog

Ahmad Riyadi, S.I.Kom., CEIA

Ahmad Riyadi adalah salah satu praktisi terkemuka Indonesia dalam berbagai bidang termasuk studi sosial dan analisis dampak lingkungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *